REVISINEWS.COM, MASOHI– Respons cepat ditunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terkait penanganan infrastruktur yang mendesak.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku langsung melakukan survei lapangan pada lokasi abrasi pantai di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, Senin (13/7/2026).
Kabang Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku tengah, Rahmat SH. MSi dalam rilisnya yang diterima media ini, Selasa (14/7/2026) menyebutkan survei itu dipimpin tim teknis BWS Maluku yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tengah, Hasan Firdausi, bersama Ketua Komisi III DPRD Maluku Tengah, Syahbudin Hayoto.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permintaan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, kepada Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo, saat kunjungan kerja Menteri di Banda Neira beberapa waktu lalu.
Dalam pertemuan itu,lanjut Kabag, Menteri Dody juga didampingi Direktur Jenderal Sumber (Dirjen) Daya Air Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw.
Dikatakan selain penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Bupati juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi talud di kawasan Pelabuhan Banda Neira yang dinilai perlu segera ditangani untuk menunjang keselamatan masyarakat serta aktivitas transportasi dan sektor pariwisata.
Usai melakukan survei di Negeri Haya, tim BWS Maluku langsung kembali ke Ambon dan pada malam harinya bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM Labobar guna melaksanakan survei lanjutan terhadap kondisi talud di kawasan pelabuhan.
Baca juga : Sekda Malteng Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program Nasional
Berdasarkan hasil survei awal, panjang garis pantai di Negeri Haya yang membutuhkan pembangunan talud pengaman mencapai sekitar 850 meter.
Penanganan abrasi tersebut menjadi salah satu prioritas BWS Maluku dan ditargetkan dapat diproses secepatnya pada tahun 2026.
Dari hasil investigasi teknis sementara di lapangan, sebelum dilakukan soil test, konstruksi pengaman pantai direncanakan menggunakan struktur cincin beton (concrete ring).
Tindak lanjut yang cepat dari Kementerian PU melalui BWS Maluku ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mempercepat penanganan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir yang terdampak abrasi maupun kawasan strategis penunjang konektivitas dan pariwisata. (RN-02)
