MASOHI, RevisiNews.com – Di Kabupaten Maluku Tengah, wilayah yang dijuluki Pamahanunusa pulau di tengah samudera pendidikan bukan perkara mudah.
Sebagian sekolah tersembunyi di balik pegunungan dan hutan belantara di Utara Pulau Seram, sebagian lainnya berada di pulau-pulau kecil di Banda Naira yang hanya bisa dijangkau dengan perahu motor.
Namun, di tengah keterbatasan itu, pemerintah daerah terus menyalakan asa, agar setiap anak, dimana pun mereka berada, bisa menikmati pendidikan yang bermutu.
Harapan itu kembali ditegaskan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, saat berbicara langsung dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu’ti, dan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, melalui Zoom Meeting pada puncak peringatan HUT ke-68 Kota Masohi, di Pantai Ina Marina, Kota Masohi, Senin (3/11/2025),
“Tantangan besar kami adalah luasnya wilayah dengan 95 persen lautan dan hanya empat persen lebih daratan,” kata Zulkarnain. “Distribusi guru di daerah 3T belum merata, akses internet terbatas, dan pelatihan guru belum maksimal. Tapi kami tidak tinggal diam,” lanjutnya.
Baca juga :Bupati Malteng Apresiasi Alokasi, Rumah Subsidi untuk Masyarakat
Bupati menyebut, ada 47 ribu anak pelajar yang tersebar di 395 sekolah dasar dan 45 madrasah di Maluku Tengah.
Mereka semua kata Bupati harus mendapat layanan pendidikan yang sama baiknya dengan anak-anak di kota. Karenanya, pemerintah daerah mulai menempuh langkah-langkah inovatif, salah satunya dengan membuka akses digital di daerah terpencil melalui jaringan Starlink.
“Sudah 30 unit Starlink kami salurkan ke sekolah-sekolah di wilayah 3T, Namun kami masih membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat agar layanan ini lebih luas dan maksimal.”ungkap Zulkarnain.
Langkah itu mendapat apresiasi dari Menteri Abdul Mu’ti. Ia menilai, penggunaan teknologi merupakan solusi penting dalam menjembatani kesenjangan geografis dan kualitas pendidikan.
“Teknologi menjadi jembatan bagi anak-anak di wilayah yang sulit dijangkau. Karena itu kami terus memperluas pelatihan kompetensi guru. Kami juga telah menetapkan satu hari dalam seminggu sebagai hari belajar guru, agar mereka bisa terus meningkatkan kemampuannya,” jelas Menteri Mu’ti.
Tak lupa, Ia berpesan agar masyarakat turut berperan. “Semangat belajar anak-anak perlu dijaga, bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah bahkan di kebun. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama,” Ujar Menteri.
Dukungan juga datang dari Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang menegaskan komitmen parlemen untuk memperjuangkan pemerataan pendidikan, terutama di daerah 3T.
“Komisi X baru saja menyelesaikan Panja Pendidikan 3T,” tuturnya. “Kami merekomendasikan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dasar termasuk ruang perpustakaan, laboratorium, akses listrik, air bersih, dan internet secara terintegrasi dan layak.”
Hetifah juga mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar guru non-ASN mendapat dukungan pembiayaan dari Dana BOS maupun APBD.
“Kalau bisa, program relawan pendidikan juga diperkuat agar semua anak punya kesempatan yang sama untuk belajar,” tambahnya.
Dari perbincangan yang sederhana namun sarat makna itu, tampak jelas arah kebijakan pendidikan Malteng, berpihak pada mereka yang jauh, kecil, dan nyaris tak terjangkau.
Di tengah luasnya lautan dan beratnya medan, Pemkab Malteng terus berupaya agar tidak ada anak negeri yang tertinggal dari cahaya pengetahuan.
Sebab di Pamahanunusa ini, pendidikan bukan sekadar urusan ruang kelas. Ia adalah ikhtiar kolektif untuk membangkitkan masa depan, sejalan dengan visi besar Malteng Bangkit. (Rn-01)
