REVISINEWS.COM, MASOHI– Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir mengapresiasi berbagai inovasi pelayanan publik yang dikembangkan Pemerintah Negeri Tanah Rata, Kecamatan Kepulauan Banda, termasuk Perpustakaan Rumah Bambu yang berhasil meraih Juara I Lomba Perpustakaan Negeri Terbaik Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026.
Apresiasi itu disampaikan Bupati saat mengunjungi Perpustakaan Rumah Bambu bersama Dr. Betty Epsilon Idroos, Rabu (5/8/2026)
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Bupati untuk meninjau langsung berbagai inovasi pelayanan masyarakat yang dikembangkan pemerintah negeri.
Perpustakaan Rumah Bambu saat ini memiliki sekitar 1.050 koleksi buku fisik dan 400 buku digital yang dapat diakses masyarakat.
Kehadiran perpustakaan itu diharapkan menjadi pusat pembelajaran, pengembangan literasi, sekaligus ruang tumbuh bagi generasi muda di Negeri Tanah Rata.
Baca juga : Darwin–Banda Yacht Race Perkuat Banda sebagai Destinasi Maritim Dunia
Tak hanya di bidang literasi, Pemerintah Negeri Tanah Rata juga menghadirkan sejumlah inovasi pelayanan publik berbasis digital, di antaranya aplikasi ojek online untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta aplikasi pembayaran retribusi sampah guna mewujudkan tata kelola persampahan yang lebih efektif, tertib, dan modern.
Bupati mengatakan, berbagai terobosan yang dilakukan Pemerintah Negeri Tanah Rata menunjukkan transformasi pelayanan publik dapat diwujudkan melalui kreativitas dan komitmen pemerintah negeri dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Berbagai inovasi yang dikembangkan di Negeri Tanah Rata merupakan contoh yang baik dalam membangun pelayanan publik yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Saya berharap inovasi seperti ini dapat direplikasi oleh negeri-negeri lain di Kabupaten Maluku Tengah sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, literasi, serta tata kelola pemerintahan di tingkat desa dan negeri,” kata Awat Amir.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus mendorong lahirnya berbagai inovasi di seluruh wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, modern, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (RN-01).
