REVISINEWS.COM,MASOHI– Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi vertikal guna mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kepulauan.
Upaya itu dilakukan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, melalui serangkaian kunjungan kerja ke sejumlah instansi teknis di Maluku, Senin (10/8/2026)
Sejumlah instansi yang dikunjungi yakni Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, serta Balai Wilayah Sungai Maluku.
Kunjungan tersebut dimanfaatkan Pemkab Malteng untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah, mulai dari pelayanan keimigrasian, perumahan dan permukiman, air bersih, sanitasi, irigasi, hingga pengelolaan sumber daya air.
Dalam pertemuan dengan jajaran keimigrasian, Pemkab Malteng mendorong penguatan pelayanan yang mampu menjawab karakteristik daerah kepulauan.
Baca juga : Bupati Apresiasi Inovasi Perpustakaan Rumah Bambu Negeri Tanah Rata
Aspek mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi dan konektivitas antarwilayah menjadi perhatian. Kawasan Kepulauan Banda, yang terus berkembang sebagai destinasi pariwisata dan pusat aktivitas ekonomi, dinilai membutuhkan dukungan pelayanan keimigrasian yang responsif.
Sementara di sektor perumahan dan permukiman, koordinasi diarahkan pada penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh dan peningkatan sanitasi.
Pada 2026, Maluku Tengah memperoleh alokasi 1.612 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Untuk 2027, Pemkab Malteng telah mengusulkan tambahan 1.059 unit. Pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar dukungan program tersebut dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembahasan dengan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku juga mencakup dukungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat, pembangunan reservoir dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta penguatan program Pamsimas dan Sanimas.
Kebutuhan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah turut menjadi perhatian, termasuk langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino.
Air Bersih Banda
Untuk Kepulauan Banda, Pemkab Malteng mendorong solusi jangka panjang terhadap persoalan air bersih melalui penguatan sumber air di Banda Besar.
Pada 2027, direncanakan dukungan penyediaan sumur bor di Banda Neira dan Banda Besar untuk memperkuat ketahanan air masyarakat.
Koordinasi juga dilakukan dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku terkait percepatan pengelolaan sumber daya air.
Sejumlah usulan Pemkab Malteng telah mendapat tindak lanjut pada 2026, di antaranya pembangunan jaringan irigasi di Seram Utara Seti dan Seram Utara Kobi serta Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Amahai dan Teon Nila Serua.
Selain itu, dibahas penanganan talud di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta kebutuhan infrastruktur di kawasan Pelabuhan dan Pasar Banda.
Baca juga :Darwin–Banda Yacht Race Perkuat Banda sebagai Destinasi Maritim Dunia
Perhatian juga diberikan kepada Pulau Rhun dan Pulau Ay, khususnya dalam penguatan akses air bersih untuk mengantisipasi ancaman kekeringan.
Pada 2027, sejumlah program yang disiapkan BWS Maluku antara lain pengembangan JIAT dan jaringan tersier serta program Water Security for Small Island Development melalui pembangunan ABSAH di Pulau Rhun dan Pulau Ay.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Maluku Tengah, Rahmat, mengatakan rangkaian kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan kebutuhan strategis masyarakat mendapat dukungan pemerintah pusat dan instansi terkait.
“Yang ingin dibangun adalah koordinasi yang konkret dan berkelanjutan. Pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi riil di lapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi dan memastikan program yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Rahmat.
Menurutnya, karakteristik Maluku Tengah sebagai daerah kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang tidak seragam. Kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan kondisi geografis, keterjangkauan pelayanan, kebutuhan masyarakat dan potensi masing-masing wilayah.
“Air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, pelayanan publik, hingga konektivitas merupakan bagian yang saling berkaitan. Karena itu, Pemkab Maluku Tengah terus membangun kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang,” ujarnya.
Pemkab Malteng menegaskan koordinasi lintas instansi tersebut akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan dan memastikan program pemerintah berjalan lebih terarah serta sesuai kebutuhan masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.(RN-02).
