MASOHI,REVISINEWS.COM — Kebijakan dan praktik transformasi pendidikan dasar yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah lain.
Sebanyak 27 peserta Post-Course Workshop bertajuk “Governance and Public Policy Making for Subnational Governments” melakukan kunjungan belajar ke SD Negeri 216 dan SD Negeri 202 Maluku Tengah, Selasa (27/1).
Peserta kunjungan berasal dari berbagai provinsi, antara lain Aceh, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Utara, serta wilayah Papua, termasuk Papua Barat, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Selain itu, turut hadir perwakilan kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program Short Course Australia Awards Indonesia (AAI) serta kemitraan Australia–Indonesia melalui program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA).
Program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti, meningkatkan koordinasi lintas pemerintahan, serta mendorong inovasi layanan publik, khususnya di sektor pendidikan.
Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, menjelaskan bahwa Maluku Tengah memiliki tantangan geografis yang sangat berat, dengan 95,8 persen wilayah berupa lautan dan hanya 4,2 persen daratan yang tersebar di Pulau Seram dan pulau-pulau kecil. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penyelenggaraan layanan pendidikan.
“Di Maluku Tengah terdapat 395 SD dan 45 MI yang melayani lebih dari 47 ribu siswa dengan dukungan 4.139 guru. Tantangan utama kami adalah pemerataan distribusi guru, kualitas pembelajaran, serta keterbatasan akses teknologi,” ujar Bupati saat menerima peserta kunjungan di SDN 216.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menjalin kerja sama dengan program kemitraan pendidikan Australia–Indonesia melalui Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (INOVASI).
Kolaborasi ini melibatkan berbagai unsur ekosistem pendidikan, mulai dari perguruan tinggi, Kementerian Agama, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK), Balai Bahasa, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), hingga komunitas lokal.
Sejumlah kebijakan inovatif kemudian dilahirkan, di antaranya perluasan akses digital melalui kerja sama dengan SEAMOLEC dan SEAMEO Qitep in Science, serta kolaborasi dengan penyedia layanan satelit seperti Starlink untuk menghadirkan internet di wilayah pegunungan dan kepulauan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendirikan sekolah baru di daerah terpencil guna menekan angka putus sekolah, serta mengalokasikan anggaran lebih dari Rp4,5 miliar untuk pelatihan guru secara berkelanjutan.
Melalui Instruksi Bupati Nomor 420/04/INS/2025, setiap guru di Maluku Tengah diwajibkan mengikuti Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) berbasis Kelompok Kerja Guru (KKG) setiap minggu.
Kebijakan ini mendorong guru melakukan persiapan profesional sebelum mengajar dan berlaku bagi sekolah negeri, swasta, maupun madrasah. Pemerintah daerah juga menata kembali distribusi guru agar sekolah-sekolah terpencil memperoleh prioritas.Dampak kebijakan tersebut mulai terlihat.
Akses internet satelit kini menjangkau wilayah 3T yang sebelumnya terisolasi selama puluhan tahun. Sebanyak 30 sekolah terpencil telah terhubung dengan jaringan Starlink.
“Kehadiran internet satelit memutus keterisolasian yang berlangsung hampir 80 tahun dan membuka peluang baru bagi dunia pendidikan,” kata Bupati.
Data pemerintah daerah menunjukkan, partisipasi guru dalam PKB meningkat, budaya belajar di sekolah semakin kuat, serta kualitas pembelajaran menunjukkan perbaikan.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–15 tahun naik dari 99,07 persen pada 2023 menjadi 99,68 persen pada 2024. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan juga meningkat, ditandai dengan kenaikan skor literasi siswa SD dari 43,51 menjadi 47,13 poin, serta numerasi dari 33,03 menjadi 44,28 poin dalam tiga tahun terakhir.
Pakar pendidikan FKIP Universitas Pattimura, Prof. Dr. Marleny Leasa, menegaskan bahwa literasi, numerasi, dan karakter merupakan fondasi utama pendidikan bermutu. “Semakin kuat ketiga aspek ini, semakin tinggi prestasi belajar siswa dan dampaknya akan terasa dalam jangka panjang bagi sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Konsul Jenderal Australia di Makassar, Todd Dias, turut mengapresiasi transformasi pembelajaran yang berlangsung di Maluku Tengah. Ia menyatakan Pemerintah Australia bangga mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar melalui Program INOVASI.
“Pemerintah Australia akan terus mendukung pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan menyenangkan, termasuk di Maluku Tengah,” kata Dias.
Sementara itu, salah satu peserta short course dari Kalimantan Utara, Dian Suryanata, mengaku terinspirasi oleh penguatan ekosistem pendidikan di Maluku Tengah. Ia menilai komitmen kepala daerah yang kuat, didukung implementasi nyata di lapangan, menjadi kunci keberhasilan.
“Langkah-langkah Maluku Tengah sangat inspiratif dan layak diadaptasi. Pendidikan dasar di sini terlihat istimewa, bahkan terasa seperti praktik pembelajaran di luar negeri,” pungkasnya. (Rn-01)
