REVISINEWS.COM, MASOHI – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) masih menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Sejak titik api pertama muncul pada awal Juli 2026, tercatat sebanyak 33 titik atau lokasi kebakaran tersebar di sejumlah kecamatan.
Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, memimpin rapat Tim Siaga Bencana, Rabu (14/10) dan tegas, menginstruksikan percepatan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Malteng, sekaligus untuk mengevaluasi penanganan karhutla dan memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Sejumlah lokasi kebakaran telah berhasil dipadamkan. Namun, beberapa titik masih membutuhkan penanganan lanjutan karena terkendala akses menuju lokasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta sulitnya memperoleh sumber air untuk pemadaman.
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Rakib Sahubawa Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) N Anakotta, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bonny Kabrahanubun serta pimpinan perangkat daerah terkait.
Dalam rapat itu, Bupati menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja sama seluruh unsur, pembagian tugas yang jelas, dan respons cepat terhadap kondisi di lapangan.
Baca juga : Gerindra-PKS Desak Bupati Serius Perjuangkan Tapal Batas
“Sejak munculnya titik api pertama, pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan upaya pemadaman di lapangan. Sejumlah lokasi telah berhasil ditangani, sementara lokasi yang masih mengalami kendala terus menjadi perhatian untuk penanganan lanjutan,” tegasnya.
Zulkarnain meminta seluruh unsur terkait bekerja secara terpadu, memastikan kebutuhan di lapangan teridentifikasi dengan baik, serta melanjutkan penanganan pada lokasi yang masih membutuhkan upaya pemadaman.
Berdasarkan laporan BPBD dan Satpol PP, kebakaran sejak Juli hingga Oktober tersebar di Kecamatan Amahai, Teon Nila Serua (TNS), Seram Utara Barat, Seram Utara, Seram Utara Timur Seti, Seram Utara Timur Kobi, dan Leihitu.

Sebaran lokasi dan karakteristik wilayah yang berbeda menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran, terutama pada titik yang sulit dijangkau personel dan armada pemadam.
Karena itu, Bupati meminta pembaruan data secara berkala terkait perkembangan titik api, luas lahan terdampak, serta kebutuhan personel, peralatan, dan dukungan operasional.
Data tersebut menjadi dasar penentuan prioritas penanganan dan pengalokasian sumber daya sesuai kebutuhan masing-masing lokasi.
DAMPAK ASAP JADI PERHATIAN
Selain pemadaman, Pemkab Malteng juga menaruh perhatian terhadap dampak asap karhutla terhadap kesehatan, pendidikan, pertanian, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat.
Perangkat daerah terkait diminta mengidentifikasi kebutuhan warga terdampak, termasuk masker, air bersih, dan dukungan pangan.
Pelaksanaan pembelajaran daring yang telah diatur melalui surat edaran Bupati juga perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi di masing-masing wilayah.
Sementara itu, untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam penanganan karhutla, Satpol PP Malteng menyediakan layanan pengaduan melalui nomor telepon (0914) 2310149.
Masyarakat diimbau segera melaporkan apabila menemukan kebakaran serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.
Pemkab Malteng berharap keterlibatan seluruh unsur, termasuk masyarakat, dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus meminimalkan dampak asap terhadap kehidupan warga. (RN-01).