MASOHI, REVISINEWS– Komisi II DPRD Kabupaten Maluku Tengah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kantor Wilayah Perum Bulog Maluku–Maluku Utara, Kamis (26/2), guna memastikan penyerapan Gabah Kering Panen (GKP) petani berjalan optimal.

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Maluku Tengah Arman Mualo, Ketua Komisi II Julianus Wattimena, Wakil Ketua Komisi II Hidayat Samalehu bersama anggota komisi, serta jajaran Bulog Maluku–Maluku Utara.

Koordinasi ini dilakukan menyikapi persoalan penyerapan GKP di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi dan Seram Utara Timur Seti yang sempat terkendala pada Januari 2026 saat panen raya.

Wakil Ketua Komisi II, Hidayat Samalehu menegaskan, DPRD mendorong agar gabah petani dibeli dengan harga layak sebesar Rp6.500 per kilogram.

“Kami meminta agar harga ini benar-benar diterapkan untuk melindungi pendapatan petani, terutama ketika produksi melimpah dan harga berpotensi turun,” tegas Samalehu.

Menurutnya, lambatnya penyerapan di awal tahun membuka ruang bagi tengkulak memainkan harga di bawah ketentuan pemerintah. Karena itu, Komisi II meminta Bulog dan seluruh penggilingan padi mematuhi kebijakan harga serta melakukan penyerapan secara maksimal.

Ia menambahkan, pembelian dengan harga layak tidak hanya menjaga stabilitas pendapatan petani, tetapi juga menjadi motivasi bagi petani dalam menghadapi masa tanam berikutnya.

“Penyerapan harus maksimal agar petani tetap bersemangat meningkatkan produksi. Ini penting untuk mendukung swasembada pangan di Maluku Tengah,” ujarnya.

Komisi II berharap hasil koordinasi tersebut segera ditindaklanjuti oleh Bulog, sehingga stabilitas harga gabah dan ketersediaan stok pangan di daerah tetap terjaga.(RN-01).