MASOHI, RevisiNews.com– Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai upaya nyata memutus mata rantai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Hal ini disampaikan Srikandi Maluku ini dalam dialog publik pencegahan dan penanggulangan KDRT yang digelar di Beileo Soekarno Masohi, Sabtu (4/10/2025).
Anggota DPR RI tiga periode ini menyebutkan, pengorganisasian perempuan harus dilakukan dengan pola yang inklusif, merangkul semua pihak, termasuk para penyintas kekerasan seksual maupun psikis.
Baca juga : Barends Dorong Refleksi Kritis Pela Gandong dan Hidup Orang Basudara
Melalui program capacity building, pemerintah didorong menciptakan kegiatan berbasis kewirausahaan agar perempuan memiliki kemandirian ekonomi.
“Kalau perempuan kuat secara ekonomi, ia punya pilihan hidup dan bisa keluar dari lingkaran kekerasan,” Tegas Politisi PDIP Dapil Maluku ini.
Ia mencontohkan program Triplek Hilux Ekonomi sebagai model pemberdayaan yang dapat dikembangkan untuk membangun ekonomi kreatif perempuan.
Program seperti ini, lanjutnya, tidak hanya mengangkat ekonomi keluarga, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah.
Mercy juga mengingatkan pentingnya kesiapan perempuan menghadapi era pasar digital.
“Kita harus menyiapkan perempuan agar mampu mengakses pasar digital, memahami literasi keuangan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing usahanya. Pemerintah daerah harus hadir memberikan advokasi dan pelatihan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Vanita Naraya, Diah Pitaloka, menilai faktor budaya masih menjadi akar kuat munculnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menyebut, banyak kasus kekerasan di masyarakat diselesaikan lewat mediasi adat tanpa memperhatikan hak korban.
“Pendekatan budaya penting, tapi jangan menghapus keadilan. Korban tetap harus dilindungi,” ujar Diah.
Diah juga menyinggung masih rendahnya prioritas anggaran untuk isu perempuan.
Menurutnya, urusan pemberdayaan perempuan kerap berada di urutan bawah dalam perencanaan pembangunan. Karena itu, ia mendorong sinergi lintas sektor agar persoalan ini tak hanya ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan semata.
“Ini kerja bersama. Dinas sosial, pendidikan, PUPR, hingga Kemenag harus ikut memastikan keadilan gender di setiap programnya,” tambahnya.
Baik Mercy maupun Diah sepakat, tingginya angka kekerasan di Maluku Tengah harus menjadi alarm bagi semua pihak. Pencegahan KDRT bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan Maluku Tengah dikenal karena tingginya kekerasan. Ini soal martabat daerah,” tegas Mercy menutup. (Rn).
