Masohi, revisinews.com – Siap Mengamankan Pilkada Tahun 2024, Polres Maluku Tengah (Malteng) menggelar Apel Pasukan Operasi Mantap Praja Salawaku.
Apel pasukan yang berlangsung di lapangan upacara Mapolres Malteng, Kamis, (22/8) itu, kemudian dilanjutkan dengan simulasi Sistem Pengamanan Kota (SISPAM Kota).
Berbagai latihan dilakukan dalam kesempatan tersebut, dimulai dari proses tahapan Pemilu, pemungutan, penghitungan suara hingga simulasi pembebasan sandara dan aksi menjinakkan Bom Oleh Detasmen Brimob B Pelopor Amahai.
Sebagian inspektur upacara, Kapolres Malteng AKBP Hardi MK menjelaskan, Polres Malteng telah siap mengamankan jalannya persyaratan demokrasi Pilkada serentak di wilayah hukumnya.
“Sebagaimana yang di ketahui bersama polres Malteng telah menggelar apel Operasi Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan sandi “Mantap Praja Salawaku 2024. Operasi ini dilakukan untuk memantapkan upaya pengamanan jalannya Pilkada serentak di wilayah hukum Polres Malteng,Tandas Kapolres.
Baca Juga : Jaga Kantibmas, Polres Malteng Optimalkan KYRD dengan Patroli Blue Light
Operasi Mantap Praja Salawaku 2024, dilakukan selama 115 hari. Dimulai pada 24 Agustus s/d 16 Desember 2024. Dengan melibatkan 300 Personel polres dan 60 BKO Brimob serta TNI lingkup Malteng.
“Apel gelar pasukan tersebut merupakan bentuk pengecekan awal terhadap kesiapan personel maupun maupun sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan OPS 2024.”
“Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai aparat keamanan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan rangkaian proses demokrasi dapat berjalan dengan aman, tertip dan damai.” urai Kapolres.
Baca Juga : Berkas “Opa” Pemeran Asusila Diteliti Jaksa
Dikatakan pihaknya juga melaksanakan kegiatan Rutin yang ditingkatkan, dan Kegiatan Cooling Sistem untuk mengatasi polarisasi akibat berita Hoax, isu, sara, propaganda, black campaing serta gangguan kamtibmas lainnya.
“Kita juga akan lakukan kolaborasi dengan unsur TNI, BPBD dan pemerintah daerah guna memastikan yang berkaitan dengan bencana alam terutama dalam penataan daerah rawan”
Hal ini di lakukan guna mengantisipasi serta siapkan rencana antisipasi melalui kolaborasi dengan penyelenggara pilkada (KPU) terhadap bencana alam yang terjadi agar petugas dapat menyiapkan fasilitas pengumutan surat suara menuju daerah Rawan tersebut.”tambahnya. (TIM)
