MASOHI, REVISINEWS.COM — Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir resmi melantik dua kepala pemerintah negeri definitif dan enam penjabat kepala pemerintah negeri di lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (12/5/2026).
Pelantikan tersebut meliputi Kepala Pemerintah Negeri Ulahahan Kecamatan Telutih, Kepala Pemerintah Negeri Usliapan Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Watludan Kecamatan TNS, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Banda Baru Kecamatan Amahai dan Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Nuanea Kecamatan Amahai, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lonthoir Kecamatan Kepulauan Banda, Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Tiouw Kecamatan Saparua, serta Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Hatu Kecamatan Leihitu Barat.
Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Malteng, Rakib Sahubawa menegaskan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan negeri sekaligus langkah awal pengabdian bagi para pejabat yang baru dilantik.
Baca juga : Bupati Tegaskan Tingkatkan Mutu Pendidikan
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Daerah, saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja diambil sumpah dan dilantik. Pelantikan ini merupakan manifestasi tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus langkah awal dari sebuah pengabdian yang penuh tantangan demi kemajuan negeri masing-masing,” kata Bupati.
Ia meminta para kepala pemerintah negeri dan penjabat yang baru dilantik agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prima, cepat, dan tepat sasaran.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara transparan, akuntabel dan partisipatif.
“Hindari segala bentuk penyimpangan dan pastikan anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan negeri,” tegasnya.
Khusus kepada para penjabat kepala pemerintah negeri, Bupati menekankan agar segera memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan kepala pemerintah negeri definitif secara aman dan lancar sesuai mekanisme yang berlaku.
Bupati juga meminta seluruh pejabat yang dilantik untuk membangun komunikasi yang harmonis dengan Saniri Negeri, tokoh masyarakat, tokoh adat dan seluruh elemen masyarakat demi mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan warga.
“Jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadilah pemimpin yang bijaksana, arif dan senantiasa hadir di tengah persoalan masyarakat,” tandasnya. (RN-01).
