MASOHI, REVISINEWS.COM– Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, langkah hilirisasi komoditas unggulan menjadi kunci utama memutus rantai paradoks kemiskinan di wilayah Maluku.
Penegasan itu disampaikan saat memberikan sambutan pada momen groundbreaking proyek hilirisasi tahap II berupa pembangunan pabrik kelapa dan pala di Kebun Awaiya, Liang, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah, Rabu (29/4).
Menurut gubernur, selama ini Maluku mengalami kondisi ironis, dimana daerah yang kaya sumber daya alam justru masih bergelut dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi.
Baca juga : Pemkab Malteng Gandeng Kejari, Warga Naulu Terima Dokumen Kependudukan
“Hilirisasi bukan sekadar implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tetapi kebutuhan mendesak bagi kedaulatan ekonomi daerah,” kata Lewerissa.
Ia menjelaskan, selama ini Maluku hanya menjual bahan mentah, sementara di luar negeri bahan tersebut diolah menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi, lalu kembali diimpor dengan harga mahal.
“Nilai tambahnya tidak dinikmati petani atau masyarakat kita, tetapi oleh pemilik industri di luar sana. Hari ini mentari harapan mulai bersinar. Untuk pertama kali kita memulai hilirisasi komoditas unggulan kelapa dan pala di Maluku,” ujarnya.
Menurutnya, hilirisasi memiliki dua dampak langsung bagi daerah. Pertama, meningkatkan nilai tambah produk secara otomatis. Kedua, membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
Dengan kondisi geografis Maluku yang 90 persen wilayahnya terdiri dari lautan, gubernur mengajak para investor mengikuti langkah PTPN I Regional VIII membangun industri pengolahan di bumi raja-raja.
“Tantangan utama kami hari ini adalah lapangan kerja dan kemiskinan. Lewat hilirisasi, warga yang tadinya tidak memiliki penghasilan tetap akan memiliki harapan baru. Kita dorong mereka keluar dari garis kemiskinan melalui pasar kerja yang tercipta dari pembangunan ini,” tegasnya.
Ketua Partai Gerindra Maluku itu juga mengakui, selama ini kekayaan alam Maluku mulai dari laut, hutan hingga tambang, baru sebatas potensi yang belum terwujud nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“Kita hanya tepuk dada bilang kita kaya, tapi mana wujudnya. Yang nampak justru kemiskinan dan keterbelakangan. Di masa pemerintahan generasi saya dan para kepala daerah saat ini, kami punya tekad kuat memutus mata rantai yang tidak benar ini,” tandasnya.
Menutup sambutannya, gubernur mengingatkan pihak PTPN I Regional VIII agar serius menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Ia berharap, jika pabrik telah beroperasi dan menghasilkan keuntungan, manfaat program CSR benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
“Jangan hanya sekadar memenuhi syarat formal undang-undang. CSR harus berdampak nyata bagi masyarakat pemilik sumber daya. Investasi harus menguntungkan investor sekaligus menyejahterakan masyarakat lokal,” pungkasnya. (RN-01).
