REVISINEWS, AMBON– Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir bersama Ketua DPRD Herry Men Carl Haurissa menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Wilayah Maluku-Maluku Utara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/11/2026).
Selain Bupati dan Ketua DPRD, turut hadir Wakil Ketua DPRD Zeth Latukarlutu dan Arman Mualo, serta Sekretaris Daerah Rakib Sahubawa.
Rakor tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Maluku dan Maluku Utara sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan dan akuntabel.
Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut yakni pembacaan komitmen bersama oleh Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, para bupati dan wali kota, serta pimpinan DPRD.
Komitmen bersama tersebut kemudian ditandatangani oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Penandatanganan ini merupakan bentuk kesepahaman dalam memperkuat sistem pengawasan dan mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam kegiatan itu, Bang Ojan, (sapaan akrab Bupati Zulkarnain) menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengelola pemerintahan dan keuangan daerah secara bertanggung jawab.
Selain itu, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memastikan setiap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media Dr. Kastorius Sinaga, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Dr. Cheka Virgowansyah.
Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Dr. Ely Kusumastuti, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Dr. Setya Nugraja, serta Sekretaris Utama LKPP Herniawan. (RN-02).













