MASOHI,REVISINEWS.COM—Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai sektor strategis sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jauhari Tuarita, dalam rapat paripurna penyerahan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang berlangsung di Masohi, Rabu (20/5/2026).
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Tuarita, pemerintah daerah menegaskan bahwa rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam penguatan fungsi checks and balances dalam sistem pemerintahan daerah.
“Melalui rekomendasi tersebut, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan arah strategis bagi peningkatan efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan program, serta optimalisasi penggunaan sumber daya daerah,” ujar Tuarita.
Menurutnya, evaluasi terhadap LKPJ sangat penting guna memastikan seluruh program pemerintah daerah tetap berada pada koridor pencapaian target RPJMD, RKPD, Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun prioritas pembangunan nasional dan daerah.
Ia mengakui, sepanjang tahun 2025 pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal, dinamika ekonomi regional, hingga ketimpangan akses layanan dasar di wilayah kepulauan.
Meski demikian, kata dia, indikator makro daerah menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan yang lebih adaptif, inklusif serta berbasis potensi unggulan daerah.
Menindaklanjuti rekomendasi DPRD, Pemkab Malteng menetapkan sejumlah sektor prioritas untuk dievaluasi dan ditingkatkan, di antaranya penyempurnaan perencanaan pembangunan berbasis kinerja, peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih efektif dan tepat sasaran, penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, optimalisasi pelayanan publik, hingga peningkatan pendapatan daerah dan kapasitas fiskal.
Baca juga : Bupati Malteng Lantik Delapan Kepala Pemerintah Negeri dan Penjabat
Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan percepatan pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan akses layanan dasar.
“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD secara sistematis, terukur, dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, serta kebijakan pembangunan daerah, baik tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” tegasnya.
Mengakhiri sambutan tersebut, Pemkab Malteng menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi pengawasan yang dinilai objektif dan konstruktif.
Pemerintah daerah berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat demi mendukung pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat luas.
“Kami menyadari sungguh, tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan melaksanakan program, tetapi juga dari ketepatan arah kebijakan yang diambil untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (RN-01).
