MASOHI, REVISINEWS.COM — Recovery kondisi masyarakat pasca bentrok di sejumlah wilayah di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menjadi sorotan serius DPRD Malteng dalam rapat paripurna penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2026 yang berlangsung di ruang rapat utama Kantor DPRD Malteng, Rabu (20/5).
Dalam sidang paripurna tersebut, DPRD melalui Pansus LKPJ menyampaikan sedikitnya 14 butir rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Maluku Tengah Tahun 2026.
Lembaga rakyat bergelar Pamahanu-Nusa itu memberikan stressing tegas kepada pemerintah daerah agar segera mengambil langkah nyata terhadap proses recovery masyarakat pasca konflik sosial yang hingga kini belum tuntas.
Salah satu poin rekomendasi DPRD yakni meminta Pemerintah Kabupaten tertua di Maluku ini untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku guna mempercepat pemulihan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah terdampak konflik seperti Negeri Kariu di Kecamatan Pulau Haruku, Negeri Masihulan di Kecamatan Seram Utara, serta Negeri Hitu dan Hitu Messing.
Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Malteng, Franky Loupati, saat membacakan rekomendasi pansus menegaskan pemerintah daerah perlu mengambil langkah cepat dan serius agar proses recovery sosial masyarakat dapat berjalan maksimal.
Baca juga : Malteng Perkuat Kompetensi Guru Digital
Pandangan senada juga disampaikan anggota DPRD Malteng dari Partai NasDem, Ahmad Acjlan Alwi. Dalam forum paripurna, ia meminta pimpinan DPRD memberikan tekanan tegas kepada pemerintah daerah agar segera menuntaskan persoalan masyarakat korban konflik yang hingga kini masih hidup di pengungsian.
Menurutnya, masyarakat di Negeri Kariu maupun Masihulan sudah terlalu lama hidup dalam kondisi tidak layak akibat lambannya proses pembangunan rumah maupun pemulihan pasca konflik.
“Pimpinan saya ingatkan bahwa masyarakat kita saat ini masih hidup di pengungsian. Upaya recovery atau proses pemulihan terhadap kondisi masyarakat tidak pernah tuntas. Kasihan mereka telah hidup di tenda-tenda pengungsian selama bertahun-tahun, tapi upaya untuk menuntaskan masalah mereka tidak selesai sampai dengan sekarang,” tegas Alwi dalam forum paripurna.
Selain persoalan konflik sosial Dewan juga menyoroti pelayanan kesehatan di daerah itu. Dalam salah satu rekomendasi, DPRD meminta pemerintah daerah segera melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan pada seluruh rumah sakit, terutama RSUD Masohi.
Menurut Loupaty pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
DPRD berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan tidak hanya menjadi catatan administratif semata, namun benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat Maluku Tengah. (RN-02).
