REVISINEWS,MASOHI – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah bersama DPRD setempat menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penyampaian kata akhir seluruh fraksi DPRD yang menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tengah, Sabtu (21/11/2026), kemarin.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah, Herry MC Haurissa, didampingi Wakil Ketua DPRD Zeth Latukarlutu. Hadir langsung dalam agenda tersebut Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir.
Persetujuan seluruh fraksi ini merupakan hasil dari serangkaian pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Pembahasan diawali pada tingkat komisi bersama masing-masing perangkat daerah, kemudian dilanjutkan melalui pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan kata akhir dan menerima Ranperda tersebut, rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dengan adanya persetujuan bersama tersebut, APBD 2027 diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik sesuai prioritas, kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan masyarakat.
Namun, pelaksanaan anggaran tersebut juga dituntut mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisiensi. Komitmen terhadap pencegahan korupsi menjadi hal penting agar setiap rupiah anggaran daerah benar-benar dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku Tengah. (RN-02).












